PNS : PELAYAN NEGARA, SEHARUSNYA

Standard

“Pekerjaannya apa mas?”
“PNS pak”
“Wah hebat ya, dulu masuk bayar berapa?”
“Bayar? Ndak bayar kok pak,ada tes-nya”
“Walah mas, zaman sekarang masuk PNS mana ada yang ndak bayar”

Percakapan di atas adalah nyata saya alami, stigma negatif masyarakat terhadap pegawai negeri sipil (PNS) masih saja tak berubah meski reformasi birokrasi sudah terjadi di sana sini. Seakan PNS dan korupsi ibarat dua sisi mata uang, tak terpisahkan. Jika kita menelisik ke belakang, stigma negatif masyarakat ini muncul akibat dari public service yang dirasa sangat kurang. PNS yang disebut abdi negara yang seharusnya melayani kepentingan masyarakat justru menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu. Mengendap bertahun-tahun, tidak ada suatu perubahan yang berarti dari pemerintah. Maka stigma negatif PNS pun sampai sekarang masih bertahan, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang terwakili abdi-abdi negara sudah lenyap karena banyaknya oknum yang melakukan korupsi.

Korupsi yang dikategorikan sebagai extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) selalu menjadi PR pemerintah dari tahun ke tahun, estafet setiap kali berganti pemerintahan. Dalam hukum Indonesia dijelaskan secara gamblang dalam tiga belas pasal Undang-undang Nomor 31 Tahun 1991 jo. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut terdapat tiga puluh jenis tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak korupsi, namun secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tujuh tindakan yakni, kerugian negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi (pemberian hadiah). Sebenarnya peraturan perundang-undangan telah jelas mengatur tentang korupsi tetapi ketidak-independen-an dan rendahnya integritas, praktik-praktik korupsi masih terjadi. Lihat saja di Pasal 12 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang Pegawai Negeri yang menerima suap akan diganjar dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun atau denda maksimal Rp 1 milyar !. Orang yang membacanya saja sudah bergudik merinding, tetapi karena kelemahan hukum di Indonesia, sering kali hukuman dan denda bukan menjadi sesuatu yang perlu ditakutkan para pelaku korupsi.

Diluar sana saya yakin masih banyak orang yang sanksi terhadap pemberantasan korupsi di negeri ini. Namun, kita (pegawai negeri) yang hidup di era keterbukaan informasi diharapkan menjadi agent of change bangsa yang harus berbuat sesuatu dari pada hanya berdebat dan menyumpah serapahi pemerintah. Kita harus mempunyai sikap inisiatif, memulainya dari sekarang guna menghasilkan sesuatu yang besar. Tindakan adalah penentu 80% keberhasilan sebagaimana bunyi hukum pareto. Sebagai pegawai negeri kita juga harus sadar akan tugas dan fungsi kita yang utama yaitu melayani masyarakat. Posisikan kita sebagai pelayan masyarakat yang mencurahkan seluruh tenaga kita untuk kesejahteraan mereka. Tidak ada diskriminasi dalam pelayanan, semua setara dan sama perlakuannya dalam pelayanan. Dalam bekerja haruslah efektif dan efisien, tidak lagi ada semboyan “kalau bisa ditunda kenapa harus dipercepat”. Pada dasarnya setiap manusia enggan untuk menunggu, begitu juga masyarakat sebagai orang yang kita layani, harus ada kepastian waktu dan biaya (jika ada) atas pelayanan yang kita berikan. Sudah banyak kasus KKN yang disebabkan atas ketidakpastian pelayanan oleh ‘pelayan’ negara.
Kultur birokrasi yang tidak kondusif membuat prosedur dan etika pelayanan di Indonesia sangat jauh dari nilai-nilai dan praktik yang menghargai masyarakat sebagai pelanggan yang seharusnya diposisikan sebagai raja. Saat ini, pemerintah sedang membangun belief system di masyarakat dengan reformasi birokrasi. Kita sebagai alat penghubung pemerintah dan masyarakat juga harus mendukung jalannya reformasi birokrasi yang diharapkan dapat memuaskan masyrakat dan timbul kepercayaan terhadap pemerintah. Di Amerika pada penghujung tahun 1980-an pernah timbul krisis kepercayaan terhadap pemerintah atas buruknya pelayanan publik. Namun, dengan reinventing government Amerika mampu membuat pemerintahan menjadi bersih, efisien, tanggap dan akuntabel.
Dengan integritas dalam pelayanan, di tangan pegawai negeri seperti kita lah kepercayaan masyarakat ditentukan, harus menjadikan masyarakat adalah raja yang harus dilayani dengan dukungan dari semua pihak. Pemerintah dengan pemenuhan sarana dan fasilitas pelayanan yang memadahi, masyarakat dengan kepercayaan dan dukungan program dan kebijakan pemerintah yang menyejahterakan. Maka lambat laun stigma negatif masyarakat terhadap PNS akan berubah menjadi kepercayaan dan menciptakan pemerintah yang bersih korupsi.
Saya yakin di Indonesia masih banyak orang baik. Mari bersama wujudkan Indonesia bebas korupsi.

One thought on “PNS : PELAYAN NEGARA, SEHARUSNYA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s