Audit Efisiensi Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)

Standard

ImageEfisiensi merupakan hubungan antara input dengan output.

Keuntungan penggunaan indikator Efisiensi:

  • Mudah dihitung
  • Siap pakai untuk mengukur efisiensi dan tren efisiensi
  • Dapat dibuat secara berkala (bulanan atau tahunan) tanpa menimbulkan banyak masalah maupun biaya
  • Dapat memberian informasi untuk tiap output/ outcome dalam kondisi di mana terdapat output/ outcome lebih dari satu

Berikut adalah contoh kasus efisiensi audit di DJA

BPK dukung aksi Hatta buka blokir anggaran Kemendikbud
25 April 2013 15:52:29

Hari pertama menjabat Pelaksana Tugas Plt Menteri Keuangan Hatta Rajasa langsung membuka blokir anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sebelumnya dianggap bermasalah sebesar Rp 2,49 triliun. Anggaran yang langsung dicairkan oleh politikus PAN itu adalah sisa anggaran pelaksanaan Ujian Nasional.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) rupanya mendukung langkah Hatta tersebut. Alasannya beberapa pemblokiran oleh Kemenkeu era sebelumnya kurang beralasan karena statusnya kegiatan rutin kementerian.

Anggota BPK Rizal Djalil menyatakan pemblokiran kegiatan yang sifatnya rutin seperti belanja pegawai, beasiswa, dan tunjangan profesi akan menghambat aktivitas pendidikan nasional. Sehingga dia berharap, Hatta sebagai bendahara negara yang baru, bisa segera mencairkan anggaran yang sebelumnya dibintangi karena dianggap bermasalah.

“Saya mengimbau Kemenkeu untuk hal-hal sudah jelas begitu jangan banyak ilmu perbintangannya lah,” ujar Rizal di kantornya, Kamis (25/4).

Berdasarkan catatan Wakil Menteri Keuangan Anny Rachmawati pekan lalu, beberapa pos anggaran-anggaran Kemendikbud diblokir mencapai Rp 62,1 triliun. Alasan pemberian tanda bintang itu karena kementerian pimpinan M Nuh ini sampai saat ditetapkannya Keppres mengenai anggaran, gagal mendapat persetujuan anggaran dari Komisi X DPR alias tidak tertib administrasi.

Setelah direvisi, ternyata anggaran baru dari Kemendikbud mengalami banyak pembengkakan. “Di sana banyak sekali perubahan. Dari 11 program, yang tidak berubah hanya satu. Jadi sangat berbeda antara yang dicantumkan di Keppres dengan anggaran yang mendapat persetujuan DPR,” kata Anny beberapa waktu yang lalu.

Anggaran yang berubah termasuk alokasi dana untuk pelaksanaan UN. Bila berdasarkan anggaran yang ditetapkan Keppres berjumlah Rp 543,446 miliar, dalam anggaran yang disetujui DPR malah membengkak menjadi Rp 644,274 miliar. Itu sebabnya, Kemenkeu sebelumnya ogah-ogahan mencairkan duit Kemendikbud.

Meski Kemenkeu sudah menjelaskan ada pembengkakan yang tidak transparan, BPK menilai seharusnya pejabat di Lapangan Banteng tetap memprioritaskan dana yang bermanfaat bagi masyarakat. Rizal beralasan, guru dan mahasiswa di luar negeri membutuhkan alokasi anggaran itu.

“Barang yang sudah pasti, dari tahun ke tahun itu, misalnya persoalan tunjangan sertifikasi guru, jangan diblokir lah. Tunjangan, beasiswa untuk mahasiswa kita di dalam dan luar negeri juga jangan diblokir,” cetusnya.

Dari catatan BPK beberapa anggaran prioritas yang seharusnya tak perlu diblokir adalah anggaran Ditjen Pendidikan dasar sebesar Rp 1.510.720.774.000, serta anggaran Ditjen Pendidikan Tinggi Rp 2.606.039.764.257.

Sampai saat ini anggaran Kemendikbud yang sudah dicairkan baru 84,9 persen dari total pagu. Pada 13 Maret 2013, anggaran untuk Ujian Nasional (UN) sebesar Rp 543 miliar dicairkan, lantas dua hari lalu, menyusul pencairan sisa anggaran UN untuk sekolah dasar sebesar Rp 100,8 miliar. Pencairan yang baru dilakukan Maret, dianggap pejabat Kemendikbud salah satu biang keladi keterlambatan distribusi soal UN SMA dan SMP.

Tanggapan Penulis

Berdasar indikator efisiensi yang menyebutkan bahwa dapat dibuat secara berkala dan tidak membutuhkan banyak masalah, maka kasus ini membuktikan belum tercapainya unsur efisiensi. Karena masih terdapat kasus yang belum terselesaikan. Menteri Keuangan yang baru yang membuat langkah untuk membuka blokir anggaran Kemendikbud merupakan unsur inefisiensi dari sebuah penganggaran.

Dalam hal ini DJA yang berada di bawah Kemenkeu menilai bahwa pemblokiran ini karena adanya alasan-alasan yang mendukung seperti gagalnya persetujuan oleh anggota DPR dan anggaran Kemendikbud yang dianggap membengkak.

Ini berarti perumusan kebijakan dan pelaksanaan di bidang anggaran sendiri belum efisien.  Karena kaitan antara input dan output yang  diharapkan belum sesuai, masih terdapat masalah-masalah. Sehingga perlu diadakannya audit efisiensi supaya kinerja DJA sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Referensi:

http://www.merdeka.com/uang/bpk-dukung-aksi-hatta-buka-blokir-anggaran-kemendikbud.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s