Audit Efektivitas Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)

Standard

Efektivitas-Pelatihan-300x200Efektivitas berhubungan dengan outcome dan input atau mudahnya berkaitan dengan pencapaian tujuan.

Tujuan audit efektivitas adalah untuk:

  • Menentukan tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan ;
  • Menentukan kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya;
  • Menentukan apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah.

Berikut adalah contoh kasus efektivitas audit di DJA:

Kasus Hambalang, KPK Tunggu Audit Tahap Dua BPK
Senin, 11 Maret 2013 | 10:53

[JAKARTA] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku masih terus menunggu audit forensik tahap dua dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Jawa Barat.
Juru Bicara KPK, Johan Budi mengatakan bahwa audit tahap dua tersebut penting untuk pengembangan kasus dugaan korupsi Hambalang yang tengah ditangani oleh lembaga antikorupsi tersebut.
“Betul, kita memerlukan juga itu (audit tahap dua). Hasil audit tersebut bisaa menjadi bahan untuk pengembangan kasus,” kata Johan ketika dihubungi, Senin (11/3).
Tetapi, Johan mengaku tidak dalam posisi mendesak BPK untuk segera menyelesaikan audit tahap dua Hambalang tersebut. Sebab, audit membutuhkan kehati-hatian untuk hasil yang akurat.
“Kita menunggu saja. Sebab, pengusutan kasus harus tetap berjalan dan tidak hanya tergantung hasil audit tersebut,” ujar Johan.
Dalam hasil audit tahap pertama, BPK yang dibacakan di Gedung MPR/DPR RI oleh Ketua BPK, Hadi Purnomo menyimpulkan ada 11 indikasi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan dan penyalahgunaan wewenang dalam proyek Hambalang. Di mana, menyebutkan nama eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng yang dianggap melakukan pembiaran. Dan juga nama Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo.
Di mana, telah terjadi penyimpangan terkait Revisi RKA-KL Tahun Anggaran 2010. Di mana, Menkeu dan Dirjen Anggaran setelah melalui proses berjenjang menyetujui untuk memberikan dispensasi perpanjangan batas waktu revisi RKA-KL 2010 dan didasarkan pada informasi yang tidak benar.
Kemudian, terkait permohonan kontrak tahun jamak. SesKemenpora menandatangani surat permohonan persetujuan kontrak tahun jamak tanpa memperoleh pendelegasian dari Menpora sehingga diduga melanggar PMK 56/PMK.02/2010. Sehingga, Menpora diduga membiarkan SesKemenpora melaksanakan wewenang Menpora dan tidak melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam PP 60 Tahun 2008.
Selain itu, masih terkait izin kontrak tahun jamak, Menkeu menyetujui izin kontrak tahun jamak dan Dirjen Anggaran menyelesaikan proses persetujuan kontrak tahun jamak, meskipun diduga melanggar PMK 56./PMK.02/2010.
Selanjutnya, Dirjen Anggaran menetapkan RKA-KL Kemenpora 2011 dengan skema tahun jamak sebelum penetapan proyek tahun jamak disetujui. Dirjen Anggaran diduga melanggar PMK 104/PMK.02/2010.
Atas penyimpangan tersebut, BPK melansir terjadi kerugian negara sebesar Rp 243,66 miliar. Dengan perincian, Rp 116,930 miliar yang merupakan selisih pembayaran uang muka yang telah dilaksanakan (Rp 189,450 miliar) dikurangi dengan pengembalian uang muka pada saat pembayaran termin pada 2010 dan 2011 (Rp 72,520 miliar).
Sedangkan, Rp 126,734 miliar yang merupakan pemahalan harga pada pelaksanaan konstruksi yang terdiri dari pemahalan mekanikal elektrikal sebesar Rp 75,724 miliar dan pekerjaan struktur sebesar Rp 51,010 miliar. (N-8)

Tanggapan penulis:

Fungsi utama direktorat jenderal anggaran adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang anggaran. jika melihat kasus anggaran di atas ini membuktikan adanya ketidakefektivan di DJA karena gagal dalam merumuskan kebijakan di bidang anggaran. Terjadinya penyimpangan dalam revisi RKA-KL tahun 2010 merupakan bukti jelas bahwa adanya ketidakefektivan. Proyek Hambalang yang telah banyak memakan biaya dan terdapat unsur korupsi. Penetapan tahun jamak pada RKA-KL Kemenpora yang dianggap menyimpang juga menjadi indikator negatif dari unsur efektivitas itu sendiri. Sehingga menyebabkan kerugian negara hampir mencapai 250 miliar

Seharusnya jika DJA mampu merencanakan kebijakan di bidang anggaran dengan baik maka efektivitas di DJA akan tercapai. Sehingga hasil dan tujuan yang telah ditetapkan tercapai dengan biaya serendah mungkin. Dan dengan adanya kasus ini perlu diadakan audit efektivitas di DJA.

Referensi:

http://www.suarapembaruan.com/home/kasus-hambalang-kpk-tunggu-audit-tahap-dua-bpk/32035

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s