Area Kunci (Key Area) Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)

Standard

PENDAHULUAN

Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2011, Kementerian Keuangan berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.01/2011 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

  1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
  2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi maximize semua agar sebanding dengan yang lainnya;
  3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU;
  4. IKU yang ditetapkan diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target;
  5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
    1. Apabila realisasi pecapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
    2. Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari tiga (3) jenis, yaitu:

1.

rumus2

2.

rumus

IKU yang memiliki polarisasi stabilize, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Apabila hasil perhitungan nilai capaian IKU melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IKU stabilize mengharapkan capaian dalam rentang tertentu di sekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target.

images (1)AREA KUNCI (KEY AREA)

Dalam audit kinerja, auditor tidak akan mengaudit seluruh akun dan seluruh area auditee. Selain itu tidak juga harus memeriksa seluruh aspek 3E (ekonomis, efektif, dan efisien). Namun, ditujukan hanya pada area-area tertentu yang disebut Area Kunci (Key Area).

Area Kunci (Key Area) adalah area, bidang, atau kegiatan fokus audit dalam suatu entitas. Pemilihan area kunci (key area) dilakukan karena luasnya bidang, program, dan kegitan pada entitas yang diaudit, sehingga tidak mungkin melakukan audit pasa semua area. Identifikasi area kunci ini merupakan tahapan yang sangat kritis.

Manfaat dari menentukan area kunci (key area) agar kegiatan audit yang dilakukan dapat efektif dan efisien pada area yang memiliki nilai tambah yang maksimum sehingga sumber daya yang ada dapat memfokuskan kegiatan auditnya karena sangat menentukan tingkat keberhasilan atau kegagalan kinerja auditee. Karena hasil dari audit kinerja ini informasinya sangat dibutuhkan oleh auditee dan stakeholder lainnya.

Penentuan area kunci dapat dilakukan dengan faktor pemilihan (selection factor), yang terdiri:

  1. Risiko mangemen
  2. Signifikansi program
  3. Dampak audit
  4. Auditabilitas

Sekarang sudah tahu kan Area Kunci itu bagaimana?

Biar lebih jelas penulis akan mengaplikasikan dalam contoh, dalam hal ini penulis akan mengambil contoh identifikasi area kunci (key area) di Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Seperti yang telah saya tulis di artikel sebelumnya bahwa struktur organisasi Ditjen Anggaran terdiri atas:

1)      Sekretariat Direktorat Jenderal;

2)      Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

3)      Direktorat Anggaran I;

4)      Direktorat Anggaran II;

5)      Direktorat Anggaran III;

6)      Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak;

7)      Direktorat Sistem Penganggaran; dan

8)      Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran.

Dari delapan bidang tersebut menurut penulis area kunci (key area) dalam entitas ini saat dilakukan audit kinerja adalah Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,  yang memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Alasannya kenapa?

Karena bagian ini penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyusunan Anggaran

Pendatapan dan Belanja Negara (APBN), penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan APBN, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyusunan APBN, penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyusunan APBN, pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Kita semua mengetahui bahwa kinerja lembaga-lembaga pemerintah untuk menunjang hidup orang banyak sangat bergantu dengan porsi-porsi APBN. Maka jika salah dalam merumuskan kebijakan akan berakibat fatal dalam keberlangsungan ekonomi negara. Area Kunci (key area) tepat dilakukan di bagian ini guna mencapai prinsip 3E utamanya prinsip Ekonomis. Mengingat misi Ditjen Anggaran yang pertama adalah mewujudkan perencanaan kebijakan APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan. Serta menjadi pengelola anggaran negara yang profesional, kredibel, transparan, dan akuntabel.

*tambahan

Fakta-fakta seputar kinerja Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) :

1.

indeks pelayanan

2.

realisasi janji

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s