Sekilas tentang Direktorat Jenderal Anggaran

Standard

Image

Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Anggaran adalah salah satu unit eselon I yang melaksanakan sebagian fungsi dari Kementerian Keuangan. Sentra dari peran Direktorat Jenderal Anggaran tersebut terletak pada tugasnya untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), kebijakan di bidang fiskal diarahkan pada keseimbangan antara peningkatan alokasi anggaran dengan upaya untuk memantapkan kesinambungan fiskal melalui pengingkatan penerimaan negara dan efisiensi belanja negara, serta dengan tetap mengupayakan penurunan defisit anggaran.

Visi dan Misi DJA 2009-2014

VISI

Dalam mengemban tugas dan fungsi. Direktorat Jenderal Anggaran mempunyai Visi sebagai berikut :

Menjadi pengelola anggaran negara yang profesional, kredibel, transparan, dan akuntabel.

MISI

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut, Direktorat Jenderal Anggaran mempunyai Misi sebagai berikut :

  1. Mewujudkan perencanaan kebijakan APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan
  2. Mewujudkan pengeluaran negara dan pengamanan keuangan negara yang efektif dan efisien
  3. Mewujudkan penerimaan negara bukan pajak yang optimal dengan tetap menjaga pelayanan kepada masyarakat
  4. Mewujudkan norma dan sistem penganggaran yang kredibel, transparan, dan akuntabel
  5. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan sumber daya lainnya yang berkualitas, efektif dan efisien.

Tugas dan Fungsi 

Direktorat Jenderal Anggaran mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, Direktorat Jenderal Anggaran menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan kebijakan di bidang penganggaran;
  2. pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran;
  3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penganggaran;
  4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran; dan
  5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Anggaran.

Susunan Organisasi

 Image

Direktorat Jenderal Anggaran terdiri atas:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;

b. Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

c. Direktorat Anggaran I;

d. Direktorat Anggaran II;

e. Direktorat Anggaran III;

f. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak;

g. Direktorat Sistem Penganggaran; dan

h. Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran.

 

a. Sekretariat Direktorat Jenderal

Tugas : Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan direktorat jenderal.

Fungsi :

  1. koordinasi kegiatan direktorat jenderal;
  2. perumusan peraturan di bidang kesekretariatan;
  3. pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan direktorat jenderal;
  4. koordinasi penyusunan rencana strategik, dan laporan kinerja direktorat jenderal;
  5. penyelenggaran urusan kepegawaian direktorat jenderal;
  6. koordinasi penyusunan rencana kerja dan pengelolaan keuangan direktorat jenderal;
  7. pengelolaan urusan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, rumah tangga, pengadaan, dan pengelolaan Barang Milik Negara serta kesekretariatan pimpinan;
  8. koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
  9. koordinasi bantuan hukum direktorat jenderal.

b. Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Fungsi :

  1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyusunan Anggaran Pendatapan dan Belanja Negara;
  4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  5. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat

c. Direktorat Anggaran I

Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Fungsi :

  1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;
  3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;
  4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;
  5. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat

d. Direktorat Anggaran II

Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Fungsi :

  1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;
  3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;
  4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;
  5. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat

e. Direktorat Anggaran III

Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) kecuali jenis belanja transfer ke daerah serta penyusunan laporan keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Fungsi :

  1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, dan Bagian Anggaran Bendaha Umum Negara (BA BUN) kecuali jenis belanja transfer ke daerah serta penyusunan laporan keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya;
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) kecuali jenis belanja transfer ke daerah serta penyusunan laporan keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya;
  3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) kecuali jenis belanja transfer ke daerah serta penyusunan laporan keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya;
  4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) kecuali jenis belanja transfer ke daerah serta penyusunan laporan keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya;
  5. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat

f. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak

Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta subsidi yang ditugaskan pada direktorat.

Fungsi :

  1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta subsidi yang ditugaskan pada direktorat;
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta subsidi yang ditugaskan pada direktorat;
  3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta subsidi yang ditugaskan pada direktorat;
  4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta subsidi yang ditugaskan pada direktorat;
  5. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

g. Direktorat Sistem Penganggaran

Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem penganggaran.

Fungsi :

  1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem penganggaran;
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem penganggaran;
  3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sistem penganggaran;
  4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sistem penganggaran
  5. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

h. Direktorat Harmonisasi Sistem Penganggaran

Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang harmonisasi peraturan penganggaran.

Fungsi :

  1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang harmonisasi peraturan penganggaran;
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang harmonisasi peraturan penganggaran;
  3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang harmonisasi peraturan penganggaran;
  4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang harmonisasi peraturan penganggaran;
  5. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Nah, biar jelas lihat isi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/ PMK 01/ 2010 khususnya BAB V yang memuat tentang Direktorat Jenderal Anggaran.

Berita terkait mengenai DJA :

KOMPAS.com – Dengan dalih pengembangan dan perbaikan sistem penganggaran, Dirjen Anggaran dinilai telah menggunakan uang rakyat secara tidak efektif. Padahal, sistem aplikasi anggaran tersebut ternyata justru mempersulit para pejabat perencanaan anggaran di Kementerian atau Lembaga negara, bahkan di internal Kementerian Keuangan sendiri. Dirjen Anggaran setiap tahun selalu mengubah format RKA-KL. Biasanya, perubahan sistem aplikasi RKA-KL dilakukan dengan mengutak-atik kode rekening, kode komponen, dan sub komponen. Dalam hal ini, Dirjen Anggaran membuat sistem informasi anggaran yang menghambat informasi.

Padahal perubahan sistem aplikasi RKA-KL tidak memberikan manfaat bagi rakyat. Sebab, rakyat butuh program-program yang riil dan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup. Bukan dengan membuat sistem aplikasi. Seharusnya sistem aplikasi yang sudah dibuat di tahun sebelumnya dapat digunakan lagi. Tanpa harus menganggarkan untuk sistem aplikasi yang baru. Meski itu hanya sedikit modifikasi atau perubahan.

Sumber:

1. http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/03/10/11483319/Hamburkan.Uang.Rakyat.Dirjen.Anggaran.Digugat/ diakses pada 10 Maret 2013

2. http://www.anggaran.depkeu.go.id/ diakses pada 10 Maret 2013

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/ PMK 01/ 2010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s