Equity or Efficiency ?? (Trade Off)

Standard

efisien

Dalam sektor publik terdapat konsep 3E yakni Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas. 3E tersebut perlu diperluas dengan E yang ke empat yaitu Equity (keadilan). Dua alternatif definisi keadilan yang biasa digunakan adalah:

– keadilan distributif: semua orang memperoleh kesejahteraan yang sama

– keadilan komutatif: orang mendapatkan senilai dengan apa yang dikerjakannya.

Berbicara tentang keadilan tergantung siapa yang berpendapat, karena keadilan bersifat relatif. Namun, umumnya keadilan menyiratkan tentang kekayaan yang lebih merata dan distribusi pendapatan. Banyak pula prinsip-prinsip yang membahas tentang keadilan, karena sampai sekarang pun definisi keadilan masih diperdebatkan banyak orang.

Prinsip keadilan ini perlu menjadi perhatian pemerintah karena jika hanya memperhatikan prinsip 3E maka berarti pemerintah mengabaikan tanggung jawab sosial. Meski dalam kenyataan 3E khususnya efisiensi dan keadilan tidak dapat berjalan berdampingan, karena harus mengorbankan salah satu (trade off). Terdapat dua masalah yang ditimbulkan dari trade off ini yaitu, untuk menurunkan ketidakadilan, seberapa besar efisiensi yang dikorbankan dan adanya ketidaksepakatan mengenai nilai relatif yang harus diberikan atas penurunan nilai ketidakadilan dibandingkan nilai efisiensi.

Sebagian berpendapat bahwa keadilan adalah masalah utama yang ada di masyarakat sehingga untuk memaksimalkannya harus mengorbankan efisiensi, begitu pula sebaliknya pandangan orang yang menyatakan bahwa efisiensi adalah masalah utama. Inilah mengapa antara efisiensi dan keadilan tidak bisa berjala bersama, harus ada salah satu yang dikorbankan.

Dalam ekonomi pasar, akan mendorong efektifitas dan efisiensi dalam perekonomian sekaligus juga mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun di satu sisi, mekanisme pasar tidak mampu menyebarkan kesejahteraan secara merata, bahkan membuat kesenjangan dan ketimpangan yang semakin lebar antara yang kaya dengan yang miskin atau dengan kata lain adanya ketidakadilan. Pasar, dalam dirinya menjadi pranata yang tidak adil, karena dalam mekanisme pasar yang murni, distribusi ditentukan oleh posisi tawar-menawar (bargaining position) para pelaku pasar. Bahkan mekanisme pasar bisa mengarah pada situasi yang oleh Darwin sebagai survival of the fittest.

Konsep berpikir arus utama yang mendasarkan pada filosofi utilitarianisme dengan prinsip “The greatest good for the greatest number” yang intinya suatu tindakan dikatakan etis kalau memberikan manfaat bagi bagian terbesar (orang/masyarakat) akan menjadi legitimasi etis atas kebijakan ekonomi yang tidak adil. Sistem pasar juga selalu mengandaikan adanya kesamaan dalam diri para pelakunya dan sekaligus mengabaikan adanya perbedaan diantara para pelakunya. Hal inilah yang menjadi persoalan dasar dan penyebab ketidakadilan. Karena, dalam kenyataanya kesamaan itu tidak terjadi dan keberbedaan itu eksis .

Karena itu, keadilan juga harus mendasarkan pada prinsip perbedaan sebagai prinsip dasarnya. Di atas dasar prinsip perbedaan ini, ketidaksamaan sosial dan ekonomi menjadi dasar etis bagi pemerintah untuk campur tangan dan mengatur kegiatan ekonomi sedemikian rupa sehingga pengaturan tersebut akan menguntungkan mereka yang kurang beruntung. Prinsip keadilan ini, selain mempunyai dasar filosofis, juga mempunyai dasar teologis. Perdebatan mengenai isu-isu ekonomi ini sudah terjadi pada diri para “scholar” abad pertengahan, baik “scholar” Latin Eropa maupun Islam-Asia, seperti Thomas Aquinas, Imam AI Ghazali dan Ibnu Taimiyah.

Tidak ada keadilan tanpa pemihakan. Jadi, keadilan memerlukan peran pasar dan pemerintah sekaligus pemerintah dan pasar harus saling melengkapi. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan pembangunan harus selalu mempertimbangan interdependensi antara pemerintah dengan pasar. Tugas pemerintah adalah menciptakan aturan main (rule of law) agar pasar bekerja efisien (market-enhancing) dan sekaligus harus menciptakan perlindungan (protection) dan memberdayakan (empowering) bagi yang akan tersingkir dan tidak beruntung dalam sistem pasar tersebut. Dengan demikian, dalam pembangunan ekonomi, efisien saja belum cukup, tetapi harus juga melindungi dan memberdayakan. Ini berarti bahwa setiap kebijakan dan peraturan haruslah menpunyai spirit meningkatkan efisiensi, melindungi dan memberdayakan yang kurang beruntung (tidak mendapat keadilan).

Strategi dalam menentukan harga produk pelayanan tertentu agar memenuhi prinsip efesien dan keadilan yaitu:

  1. Two-part Tariffs yaitu banyak kepentingan publik (seperti lisrik) dipungut two-part tariffs, yaitu fixed charge untuk menutupi biaya overhead atau biaya infrastruktur dan variabel charge yang didasarkan atas besarnya konsumsi.
  2. Peak-load tariffs yaitu pelayanan publik dipungut berdasarkan tariff tertinggi.
  3. Diskriminasi harga. Hal ini adalah salah satu cara untuk mengakomodasikan pertimbangan keadilan (equity) melalui kebijakan penetapan harga.
  4. Full Cost recovery yaitu harga pelayanan didasarkan pada biaya penuh atau biaya total untuk menghasilkan pelayanan.
  5. Harga diatas marginal cost. Dalam beberapa kasus, sengaja ditetapkan harga diatas marginal cost, seperti tarif pakir mobil, adanya beberapa biaya perijinan licence fee.

Daftar Pustaka:

Case Fire Edisi 8 Prinsip-Prinsip Ekonomi Jilid 1

http://eprints.undip.ac.id/346/ (diakses pada 25 Februari 2013)

http://shintadwioktaviani.blogspot.com/2012/06/akuntansi-sektor-publik.html (diakses pada 25 Februari 2013)

I Gusti Agung Rai – Audit Kinerja pada Sektor Publik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s