Transfer Dana ke Daerah (Transfer Fund to Regions)

Standard

Desentralisasi sebagai alat mencapai tujuan negara, khususnya mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada rakyat yang dapat dirasakan secara langsung. Desentralisasi diwujudkan dengan pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengeluaran, memungut pajak (taxing power), dan pemilihan langsung oleh rakyat, dan dalam hal tertentu transfer fiskal dari Pemerintah Pusat. Desentralisasi fiskal di Indonesia diatur dalam UU 33/ 2004 (sebelumnya UU No. 25 Tahun 1999) tentang Perimbangan Keuangan antar Pusat dan daerah.Undang-undang ini memberikan kepastian hukum bagi sistem perimbangan keuangan tentang sumber-sumber pendanaan daerah guna mendukung penyelenggaraan desentralisasi. Hal ini membuat adanya berbagai kebijakan-kebijakan untuk menunjang berhasilnya desentralisasi.Ini ditandai dengan makin tingginya transfer dana dari APBN ke daerah. Transfer ini dalam bentuk Dana Perimbangan, yang mengakibatkan berkurangnya porsi dana yang dikelola Pemerintah Pusat.

Dalam pelaksanaan dari tahun ke tahun pengelolaan kebijakan fiscal ini terus mengalami fleksibilitas ynag semakin tinggi. Shah dan Qureshi (1994) menyebut enam tujuan yang dicapai oleh sistem perimbangan yaitu,pertama, mengurangi fiscal gap. Kedua, mengatasi ketidaksamaan kemampuan fiskal (fiscal inequities) dan ketidaksamaam tingkat efisiensi fiskal (fiscal inefficiences) suatu daerah. Ketiga,kompensasi benefit spillover. Keempat, mendukung penerapan standar pelayanan minimum (national minimum standar). Kelima, mendukung pencapaian prioritas nasional dan keenam, untuk mencapai tujuan tertentu.

            Dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah bertujuan untuk memudahkan pembangunan di tiap daerah guna mencapai tujuan negara. Transfer dana dari APBN yang terdiri atas dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian sampai saat ini masih menghadapi berbagai masalah dalam proses transfer. Setidaknya Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mencatat ada 21 masalah. Kompleksnya proses transfer dana dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dalam berbagai bentuk, seperti Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA ), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Anggaran Umum (DAU), Dana Penyesuaian, Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID), membuat proses pembangunan di daerah menjadi tidak optimal. Belum lagi sumber daya manusia daerah sebagai pelaksana otonomi atas penerimaan transfer dana tersebut belum mumpuni untuk mengelolanya.

            Beberapa masalah yang ada berakibat pada membengkaknya dana transfer daerah yakni, realisasi transfer daerah pada semester II/2012 melampaui pagu APBN-P 2012 sebesar Rp3,5 triliun. Berdasarkan prognosis Kementerian Keuangan, realisasi transfer daerah sepanjang 2012 telah mencapai Rp482,3 triliun. Padahal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2012, pagunya sebesar Rp478,8 triliun. Selain itu masalah ini juga disebabkan oleh meningkatnya DBH Pajak Bumi dan Bangunan, DBH Cukai Hasil Tembakau, DBH minyak dan gas, serta DBH Pertambangan Panas Bumi. Dan yang paling krusial adalah kurang bayar DBH Migas 2011 yang dialokasikan dalam APBN-P 2012 sebesar Rp3,84 triliun yang akan disalurkan untuk 19 provinsi dan 319 kabupaten/kota.
Adapun kurang bayar DBH panas bumi 2010 yang juga dialokasikan ke dalam APBN-P 2012 mencapai Rp24,57 miliar untuk 1 provinsi dan 26 kabupaten/kota di Jawa Barat.

Mengenai pagu sendiri, masih juga menjadi polemik setiap tahun, lantaran dari tahun ke tahun pagu yang ada tidak berubah, pagu yang dimaksud adalah pagu DAU, padahal untuk tahun 2012 sendiri terdapat APBN-P. Pagu DAU dalam APBN Besaran Pagu DAU Nasional dalam APBN ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto (PDN-Neto). Sejak UU No33 Tahun 2004 dilaksanakan, ketentuan tersebut direalisasikan dengan sangat disiplin, artinya besaran DAU tidak kurang dari 26% dari PDN-Neto. Masalahnya adalah telah terjadi perubahan dalam mendefinisikan PDN-Neto.Pasal 27 UU No33 Tahun 2004 mendefinisikan PDN Neto sebagai pendapatan dalam negeri setelah dikurangi dengan pendapatan yang dibagihasilkan. Frasa ‘pendapatan yang dibagihasilkan’ yang kemudian didefinisikan dalam UU APBN sebagai ‘termasuk subsidi-sudsidi’. Masalah tersebut kemudian dianggap clear karena di kemas dalam UU APBN sebagai UU lex specialist.

Aspek legalitas sejak UU 33 Tahun 2004 diberlakukan, besaran DAU tidak berubah selama satu tahun anggaran, artinya perubahan PDN-Neto dalam APBN-Perubahan tidak menyebabkan perubahan Pagu DAU, dengan data sebagai berikut: Tahun 2005 APBN Rp 88,77T APBNP Rp 88,77T; Tahun 2006 APBN Rp145,66T APBNP Rp145,66T; Tahun 2007 APBN Rp164,79T APBNP Rp164,79T; Tahun 2008 APBN Rp179,51T APBNP Rp179,51T;Tahun 2009 APBN Rp186,41T APBNP Rp186,41T; Tahun 2010 APBN Rp192,49T APBNP Rp192,49T; Tahun 2011 APBN Rp225,53T APBNP Rp225,53T.

Dampak apabila pagu DAU berubah sesuai dengan perubahan PDN-Neto (sesuai Pasal 27 UU Nomor 33/2004 Ayat (1), dan Pasal 24 UU 33 Tahun 2004) maka perubahan tersebut akan berdampak pada: a. Pagu Dana Otonomi Khusus (yang perhitungannya 2 x 2% X Pagu DAU Nasional) b. Besaran Anggaran Pendidikan (20% dari belanja APBN) akan berubah sebagai akibat dari perubahan DAU dan Dana Otonomi Khusus. c. Besaran defisit APBN sebagai akibat perubahan belanja yang disebabkan perubahan besaran DAU, Dana Otsus, dan Anggaran Pendidikan.

Dana Alokasi Umum (DAU) selama ini terdapat tuntutan/kewajiban  dari dana transfer tertentu seperti Dana Alokasi Khusus, PNPM yang mengharuskan pemerintah daerah menyediakan dana pendamping yang besarannya berkisar antara 5 hingga 10 persen dari Dana Alokasi Umum. Hal ini sangat membebani daerah terutama bagi daerah yang berkemampuan keuangan rendah, sementara dalam indikator kebutuhkan fiskal Dana Alokasi Umum (DAU) hal tersebut tidak dipertimbangkan. Selain itu, hal ini juga menjadi dilematis karena disatu sisi perlu adanya tambahan dana pembangunan, namun disisi lain harus  menyediakan dana pendamping, ini akan berimplikasi pada berkurangnya dana yang digunakan untuk program pembangunan yang seharusnya menjadi prioritas daerah.

Seharusnya, perhitungan DAU sebaiknya belanja pegawai dipisahkan dan ditetapkan sebagai pos belanja pegawai sehingga komponen DAU lebih diarahkan kepada belanja pembangunan sedangkan belanja pegawai sudah seharusnya menjadi alokasi belanja pusat. Kaitannya dengan pembagian APBN, dirasakan baru dilaksanakan sebatas untuk memenuhi standar laporan keuangan saja dibandingkan untuk memberikan manfaat bagi rakyat.  Desentralisasi kewenangan pemerintah pusat yang sebesar 70 persen kepada daerah tidak berbanding lurus dengan dana transfer yang diberikan yang hanya sebesar 26 persen. Dan  mengingat pemerintah pusat masih memikirkan beban subsidi  maupun utang negara maka idealnya dana transfer kepada pemerintah daerah adalah minimal 50 persen dari APBN.

Dana Insentif Bagi Daerah yang Berkinerja Baik

APBN 2012 diharapkan juga memberi dana insentif bagi Daerah berkinerja baik. Kebijakan dalam bentuk pemberian award atau uang (competitive budget) atas kinerja ekonomi serta kesejahteraan daerah dalam kurun waktu tiga tahun sebelumnya. Sembilan provinsi dan 44 daerah kabupaten/kota. Penilaian kriteria kinerja keuangan meliputi :

(1) penetapan APBD tepat waktu,

(2) kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) diatas rata-rata nasional,

(3) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dengan kualifikasi wajar dengan pengecualian (WDP) atau wajar tanpa pengecualian (WTP), dan

(4) kapasitas fiskal dibawa rata-rata nasional namun indeks pembangunan IPM diatas rata-rata nasional.

Sedangkan Kinerja ekonomi dan kesejahteraan meliputi :

(1) peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal diatas rata-rata nasional,

(2) penurunan angka inflasi daerah,

(3) penurunan angka kemiskinan, dan

(4) penurunan angka pengangguran lebih baik dari rata-rata nasional. Model dana ini untuk motivasi kinerja dan kompetisi antar daerah.

Namun, model competitive budget dalam skema transfer perlu direformulasi, yakni dengan :

• Penyerdehanaan kreteria fokus pada dua hal: Pertama, tertib admisnitrasi (ketepatan waktu penetapan APBD dan hasil audit BPK). Kedua, kinerja daerah dalam pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan

• Penentuan bobot daerah berdasarkan formula tersebut diatas mengkombinasikan pada output dan outcome yang dicapai daerah yang disesuaikan dengan siklus APBN.

• Faktor benefit spillover, daerah yang memberi manfaat masyarakat luar daerah seperti arus perpindahan penduduk perlu diberi kompensasi dana insentif.

• Jumlah transfer dana insentif perlu lebih ditingkatkan dari tahun ke tahun.

            Di tahun yang akan datang, yakni tahun 2013 Pemerintah berjanji akan menambah dana transfer daerah hingga mencapai 500T hal ini guna melakukan optimalisasi pembangunan di tiap daerah agar desentralisasi sebagai kebijakan pemerintah dapat tercapai dan menebus system sentralisasi yang pernah ada. Diharapkan pula tidak ada lagi konflik horizontal maupun vertical inbalance atau dengan kata lain dana transfer dapat tepat sasaran.

 

DAFTAR PUSTAKA

http://economy.okezone.com/read/2012/06/07/20/643290/21-masalah-bercokol-dalam-proses-transfer-dana-pusat-ke-daerah (diakses pada 31 Juli 2012)

http://www.bisnis.com/articles/transfer-daerah-diproyeksikan-lampaui-pagu-apbn-p-rp3-5-triliun (diakses pada 31 Juli 2012)

http://infotransfer.web.id/trans/  (diakses pada 31 Juli 2012)

http://pramudjapk.blogspot.com/ (diakses pada 31 Juli 2012)

http://news.okezone.com/read/2012/06/28/339/655650/apkasi-dana-transfer-daerah-minimal-50-dari-apbn (diakses pada 1 Agustus 2012)

http://www.djpk.depkeu.go.id/regulation/26/tahun/2012/bulan/07/tanggal/04/id/799/ (diakses pada 1 Agustus 2012)

http://web.djpk.depkeu.go.id/daper/  (diakses pada 1 Agustus 2012)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s