Yes, I am : Indonesia Future Leader!

Standard
Infografis

Infografis

Menjadi bagian dari 62,6% jumlah pemuda di Indonesia (berdasarkan proyeksi data Badan Pusat Statistik) menjadi tantangan sendiri untuk memacu berkontribusi terhadap bangsa Indonesia. Ya, meski hanya kontribusi kecil setidaknya dengan adanya saya sebagai warga negara Indonesia ini bermanfaat, tidak hanya numpang hidup. Melihat fakta bahwa setengah lebih penduduk Indonesia adalah pemuda, dengan rincian 60% pemuda berumur kurang dari 39 tahun, 25% kurang dari 25 tahun (berdasarkan proyeksi data Badan Pusat Statistik), seharusnya bangsa Indonesia sudah mampu mengguncang dunia dengan karya-karyanya. Sejalan dengan ungkapan fenomenal Soekarno “Beri aku 1000 orang tua maka akan aku cabut gunung Semeru dari akarnya, beri aku 10 pemuda maka akan aku gunjang dunia”. Soekarno tampak yakin betul kekuatan para pemuda untuk memberi pengaruh besar pada negara bahkan dunia. Karena mungkin kalau tidak ada peran pemuda, Indonesia belum merdeka. Era 1920 adalah era dimana peran pemuda Indonesia ditunjukkan dengan luar biasa. Bangsa Indonesia yang terdiri dari ratusan bahasa mau bersama menerima bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, hal yang jarang ditemui di negara-negara lain seperti di eropa yang bangsa-bangsanya tidak bersatu sebagai contoh Eropa Barat saja memiliki 22 bahasa.

                Pemuda Indonesia itu sejatinya hebat-hebat, sudah terbukti di kancah internasional bahwa pemuda Indonesia banyak yang berprestasi, banyak yang juara Olimpiade. Hingga saya sendiri pun sebagai pemuda iri pada mereka yang telah membawa harum nama Indonesia. Dengan cara-cara seperti inilah seharusnya pemuda Indonesia mewarnai perjalanan sejarah yang telah diwariskan para founding father bangsa. Indonesia lebih dihormati dan dihargai di dunia global, negara yang patut dipertimbangkan dalam persaingan internasional. Pemuda-pemuda Indonesia adalah sumber daya manusia potensial untuk membangun bangsa, karena kemajuan bangsa tergantung pada sumber daya manusianya. Anggaran pendidikan sebesar 20% dari total APBN merupakan salah satu wujud kepedulian pemerintah terhadap peningkatan kualitas pemuda dan generasi penerus bangsa yaitu, pemuda.

Sebagai seorang pemuda kita haruslah produktif dan optimis, jangan mlempem dengan kondisi bangsa Indonesia yang masih jauh dari sejahtera. Semangat untuk membuat perubahan ke arah yang lebih baik harus ditunjukkan para pemuda Indonesia. Jika zaman dulu saja para pemimpin mempunyai semua syarat pesimistis bisa merebut kemerdekaan, sekarang kita yang mempunyai semua syarat optimis kenapa harus lebih banyak membicarakan kegagalan? Kita harus menawarkan masa depan kepada bangsa bahwa Indonesia akan lebih baik dan sejahtera. Karena kita telah mendapat banyak pembelajaran di masa lalu, sekaranglah saat yang tepat untuk menjadi pemimpin bangsa ini. Tak perlu harus menjadi presiden, setidaknya kita menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Logikanya jika kita sudah mampu memimpin diri sendiri, maka tak akan ada lagi saling meremehkan satu sama lain, yang ada kesatuan membangun bangsa karena kesamaan visi dan misi untuk memajukan Indonesia.

Negara-negara lain memandang Indonesia sebagai ‘raksasa yang tidur’, maksudnya negara yang besar di masa lalu yang pernah menjadi macan Asia, negara yang pernah disegani negara-negara Eropa karena ketegasannya sekarang ini hampir tidak ada gaungnya. Dipandang sebelah mata karena terlalu diplomatisnya, terlalu legowo padahal dirugikan, terlalu mudah dipengaruhi oleh pengaruh luar. Bangsa yang kehilangan jati dirinya sebagai negara besar yang penuh kewibawaan. Bahkan menurut The Global Competitiveness Index by World Economic Forum menunjukkan bahwa daya saing Indonesia di kancah global berada di posisi 40. Di kawasan ASEAN saja Indonesia masih berada di bawah Thailand (posisi 37), Brunei Darussalam (posisi 26) dan Malaysia (posisi 24). Peringkat ini berdasarkan 12 kriteria yang meliputi, aspek kelembagaan, infrastruktur, makroekonomi, kesehatan dan pendidikan dasar, pendidikan tinggi dan pelatihan, efisiensi pasar barang dan jasa, efisiensi pasar tenaga kerja, pengembangan pasar keuangan, kesiapan teknologi, ukuran pasar, kecanggihan bisnis, serta inovasi. Memang, kemajuan suatu negara tidak diukur dengan peringkat daya saing ini, tetapi setidaknya hal ini menjadi sebuah cermin dan bahan introspeksi dalam membangun bangsa.

                “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri”

Perkataan Presiden pertama Indonesia di atas mungkin benar adanya yaitu masalah terbesar bangsa Indonesia adalah bangsa itu sendiri. Seperti halnya kita mengalahkan diri sendiri lebih sulit dari pada mengalahkan orang lain. Di Indonesia masih terdapat oknum-oknum yang memperkaya diri dengan mengeruk sumber daya bangsa, korupsi seakan menjadi hal yang biasa, mengatasnamakan kepentingan golongan atas nama bangsa.

Sebagai agent of change melihat dan mengalami kondisi semacam ini kita sebagai generasi penerus harusnya malu kepada pejuang bangsa yang telah mengusir penjajah dan merebut kemerdekaan. Kita yang ibaratnya tinggal melanjutkan perjuangan dengan tidak harus berpeluh darah justru terlena dengan kemerdekaan yang sejatinya makin jauh dari arti kemerdekaan. Boedi Oetomo sebagai bentuk kesadaran cendekiawan akan pentingnya sumber daya manusia penentu masa depan bangsa, kongres pemuda 28 Oktober 1928 sebagai tonggak persatuan pemuda Indonesia, peristiwa Proklamsi bukti bahwa Indonesia telah merdeka rasa-rasanya percuma dan ternoda oleh para pemuda Indonesia yang tidak peduli.

Sudah saatnya kita bangun dan beraksi untuk berkontribusi bagi bangsa Indonesia. Pemimpin itu juga pemimpi, bedanya mereka berusaha sekuat tenaga untuk mem-visualisasi-kan mimpi mereka menjadi nyata. Kita pemuda Indonesia yang diberkahi daya pikir dan kreasi dengan ide-ide segar dan membangun. Jangan kalah dengan Jepang dan Singapura yang tidak punya apa-apa tapi menjadi negara maju. Banyak potensi dan sumber daya yang dimilik bangsa Indonesia, bangsa-bangsa lain pun sampai iri akan kekayaan bangsa ini. Mungkin jika diibaratkan surga itu bocor, bocornya ada di Indonesia. Maka dari itu, pemuda Indonesia harus optimis, mau belajar dan kuat ditempa, seperti Nelson Mandela yang di penjara 30 tahun tetapi begitu keluar menjadi macan yang ditakuti. Kita yang hidup di zaman serba fasilitas lengkap seharusnya bisa lebih dari itu, kita harus mampu meyakinkan dan mematahkan stigma banyak orang bahwa pemuda yang dianggap minim pengalaman bisa menjadi seorang pemimpin. Pemimpin yang menggerakkan dan menginspirasi bukan pemimpin yang mendikte.

Mungkin masih banyak pemuda seperjuangan kita yang masih pesimis dengan langkah-langkah yang akan kita perbuat dan menganggapnya hanya sebatas angan-angan. Beranggapan percuma kalau kita berbuat kalau pemerintah tidak mendukung, birokrasi masih amburadul, korupsi di sana sini. Namun, apakah kalian sadar bahwa masalah seperti inilah yang seharusnya kita pecahkan. Bukan menunggu semuanya selesai dan berjalan normal barulah kita beraksi dan berkontribusi. Indonesia sebenarnya banyak tokoh tapi tidak muncul di permukaan karena tidak ada kesempatan yang diberikan, sekalinya muncul dilemahkan dengan propaganda klasik hingga membuat terpecah-pecah. Pemuda harus diberi kepercayaan untuk memimpin, karena jika tidak demikian kita ibarat anak yang terus digendong ibu dan tak akan pernah bisa berjalan.

Hambatan pemuda dalam menjadi pemimpin sering kali terhambat juga oleh akses pendidikan di berbagai wilayah di Indonesia yang tidak merata serta kepedulian terhadap isu-isu sosial yang rendah dan menganggap itu urusan golongan tua. Sudah saatnya kita terlibat dalam pengambilan keputusan bukan hanya sebagai pelaksana kebijakan.

Rakyat Indonesia sekarang hanya butuh motivator bangsa seperti Soekarno Hatta yang mampu memberi masukan dan tindakan nyata untuk perubahan bangsa. Itulah kita, pemuda Indonesia, yang muda dan berkarya tanpa harus mengharap pamrih. Sebagai bukti pada leluhur bangsa bahwa kita generasi penerus yang visioner, berintegritas, berjuang untuk rakyat, movement bukan programmatic. Memberikan bukti bukan janji, menghasilkan prestasi bukan sensasi, memimpin negeri dengan hati.

Lalu apa yang bisa kita lakukan sekarang?

Mengartikan kata pemimpin kita tidak perlu memikirkan bahwa harus menjadi presiden, menjadi caleg, menjadi aktivis yang tiap minggu berorasi atau pemimpin dalam arti sempit lainnya. Kita hanya perlu menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri, menerapkan jiwa pemimpin di setiap kehidupan sehari-hari, memulainya dengan hal-hal kecil. Contoh konkretnya adalah, jika kamu seorang pelajar maka belajar dengan sungguh-sungguh, datang tepat waktu ke sekolah, tidak membolos, membantu orang tua adalah beberapa perilaku yang sering kali dianggap sepele generasi muda. Jika kamu mahasiswa, aktif-aktiflah berorganisasi, bergabung dengan komunitas supaya dapat bertukar pikiran, rajin mengikuti kelas, tidak titip absen, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Jika kamu sudah bekerja, pergi ke kantor tepat waktu, meluaskan wawasan dengan bergaul ke semua orang. Dan yang paling penting dari semua kegiatan adalah membaca, karna dengan membaca pengetahuan dan wawasan kita akan bertambah. Seperti yang dilakukan Wakil Presiden kita, Mohammad Hatta, tak pernah seharipun beliau melewatkan untuk membaca buku. Sehingga saat beliau sekolah di Eropa, sudah paham betul kultur bangsa Eropa bagaimana, dari apa yang beliau baca. Jika hal-hal kecil dan sederhana seperti ini saja kita lakukan, tentu menjadi pemimpin dalam birokrasi Indonesia saya rasa tidak ada masalah. Yang menjadi pertanyaan mau tidak kita merubah pola perilaku kita menjadi lebih baik.

Sekarang coba renungkan selama sepuluh detik saja, 3 mimpi kamu.

Jika sudah, coba perhatikan satu per satu dari ketiga mimpimu itu, mana mimpimu yang bermanfaat orang lain? Mana mimpimu yang lebih banyak menguntungkan diri sendiri? Silakan direnungkan lagi. Sikap individualis kita kadang lebih tinggi, kita kurang peka dengan lingkungan sekitar. Lebih baik menjadi partisipan dari pada sebagai pencetus. Lebih baik memperoleh kesempatan dari pada menciptakan kesempatan itu sendiri.

Jika diperhatikan, Indonesia memiliki siklus kejayaan tujuh abad yaitu, abad tujuh dengan pembangunan Borobudur, abad ke-14 sumpah Palapa oleh Mahapatih Gajah Mada dan sekarang abad ke-21, abad kita para generasi muda. Saatnya kejayaan itu di tangan kita.  Setiap individu dari kita harus memiliki visi yang jelas dalam hidup, dan memiliki komitmen yang tinggi serta menanamkan belief system dalam   diri untuk diwujudkan. Tak hanya itu, adaptif dan responsif terhadap fenomena – fenomena sosial juga harus tertanam. Bukan hanya sibuk dengan keperluan individualitas. Belum terlambat kalau kita mau bangkit dan mengejar ketertinggalan. Indonesia menantimu kawan!!

Sudah siapkah kamu menjadi Future Leader? Yes, I am!

    Referensi : http://budisansblog.blogspot.com/2013/06/pemuda-dan-daya-saing-bangsa.html http://nasional.kompas.com/read/2012/11/27/06355269/Pemuda.Indonesia.Kurang.Diperhatikan http://news.liputan6.com/read/731585/pemuda-harus-mampu-mendorong-daya-saing http://www.beritasatu.com/politik/146534-kaum-muda-indonesia-harus-berani-tampil-memimpin.html http://www.rmol.co/read/2013/11/09/132623/Gita-Wirjawan-Mengajak-Pemuda-Indonesia-Mengubah-Dunia http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/10/28/mcl4iu-jumlahnya-69-juta-pemuda-dituntut-bisa-bersaing http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/10/28/mcllro-anies-baswedan-pola-pikir-pemuda-indonesia-harus-diubah http://www.rmol.co/read/2012/10/28/83672/Anis-Baswedan:-Kehebatan-Pemuda-Masa-Lalu-Mampu-Melampaui-Zamannya http://www.rmol.co/read/2012/10/26/83561/Lost-Generation,-Indonesia-Kekurangan-Pemimpin http://aniesbaswedan.com/tulisan/Pemimpin-dan-Calon-Pemimpin-Masa-Depan-Indonesia

Sekilas tentang Direktorat Jenderal Anggaran

Standard

Image

Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Anggaran adalah salah satu unit eselon I yang melaksanakan sebagian fungsi dari Kementerian Keuangan. Sentra dari peran Direktorat Jenderal Anggaran tersebut terletak pada tugasnya untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), kebijakan di bidang fiskal diarahkan pada keseimbangan antara peningkatan alokasi anggaran dengan upaya untuk memantapkan kesinambungan fiskal melalui pengingkatan penerimaan negara dan efisiensi belanja negara, serta dengan tetap mengupayakan penurunan defisit anggaran.

Visi dan Misi DJA 2009-2014

VISI

Dalam mengemban tugas dan fungsi. Direktorat Jenderal Anggaran mempunyai Visi sebagai berikut :

Menjadi pengelola anggaran negara yang profesional, kredibel, transparan, dan akuntabel.

MISI

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut, Direktorat Jenderal Anggaran mempunyai Misi sebagai berikut :

  1. Mewujudkan perencanaan kebijakan APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan
  2. Mewujudkan pengeluaran negara dan pengamanan keuangan negara yang efektif dan efisien
  3. Mewujudkan penerimaan negara bukan pajak yang optimal dengan tetap menjaga pelayanan kepada masyarakat
  4. Mewujudkan norma dan sistem penganggaran yang kredibel, transparan, dan akuntabel
  5. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan sumber daya lainnya yang berkualitas, efektif dan efisien.

Tugas dan Fungsi 

Direktorat Jenderal Anggaran mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, Direktorat Jenderal Anggaran menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan kebijakan di bidang penganggaran;
  2. pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran;
  3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penganggaran;
  4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran; dan
  5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Anggaran.

Susunan Organisasi

 Image

Direktorat Jenderal Anggaran terdiri atas:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;

b. Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

c. Direktorat Anggaran I;

d. Direktorat Anggaran II;

e. Direktorat Anggaran III;

f. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak;

g. Direktorat Sistem Penganggaran; dan

h. Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran.

 

a. Sekretariat Direktorat Jenderal

Tugas : Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan direktorat jenderal.

Fungsi :

  1. koordinasi kegiatan direktorat jenderal;
  2. perumusan peraturan di bidang kesekretariatan;
  3. pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan direktorat jenderal;
  4. koordinasi penyusunan rencana strategik, dan laporan kinerja direktorat jenderal;
  5. penyelenggaran urusan kepegawaian direktorat jenderal;
  6. koordinasi penyusunan rencana kerja dan pengelolaan keuangan direktorat jenderal;
  7. pengelolaan urusan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, rumah tangga, pengadaan, dan pengelolaan Barang Milik Negara serta kesekretariatan pimpinan;
  8. koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
  9. koordinasi bantuan hukum direktorat jenderal.

b. Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Fungsi :

  1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyusunan Anggaran Pendatapan dan Belanja Negara;
  4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  5. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat

c. Direktorat Anggaran I

Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Fungsi :

  1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;
  3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;
  4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;
  5. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat

d. Direktorat Anggaran II

Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Fungsi :

  1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;
  3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;
  4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;
  5. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat

e. Direktorat Anggaran III

Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) kecuali jenis belanja transfer ke daerah serta penyusunan laporan keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Fungsi :

  1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, dan Bagian Anggaran Bendaha Umum Negara (BA BUN) kecuali jenis belanja transfer ke daerah serta penyusunan laporan keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya;
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) kecuali jenis belanja transfer ke daerah serta penyusunan laporan keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya;
  3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) kecuali jenis belanja transfer ke daerah serta penyusunan laporan keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya;
  4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) kecuali jenis belanja transfer ke daerah serta penyusunan laporan keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya;
  5. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat

f. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak

Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta subsidi yang ditugaskan pada direktorat.

Fungsi :

  1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta subsidi yang ditugaskan pada direktorat;
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta subsidi yang ditugaskan pada direktorat;
  3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta subsidi yang ditugaskan pada direktorat;
  4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta subsidi yang ditugaskan pada direktorat;
  5. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

g. Direktorat Sistem Penganggaran

Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem penganggaran.

Fungsi :

  1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem penganggaran;
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem penganggaran;
  3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sistem penganggaran;
  4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sistem penganggaran
  5. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

h. Direktorat Harmonisasi Sistem Penganggaran

Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang harmonisasi peraturan penganggaran.

Fungsi :

  1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang harmonisasi peraturan penganggaran;
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang harmonisasi peraturan penganggaran;
  3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang harmonisasi peraturan penganggaran;
  4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang harmonisasi peraturan penganggaran;
  5. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Nah, biar jelas lihat isi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/ PMK 01/ 2010 khususnya BAB V yang memuat tentang Direktorat Jenderal Anggaran.

Berita terkait mengenai DJA :

KOMPAS.com – Dengan dalih pengembangan dan perbaikan sistem penganggaran, Dirjen Anggaran dinilai telah menggunakan uang rakyat secara tidak efektif. Padahal, sistem aplikasi anggaran tersebut ternyata justru mempersulit para pejabat perencanaan anggaran di Kementerian atau Lembaga negara, bahkan di internal Kementerian Keuangan sendiri. Dirjen Anggaran setiap tahun selalu mengubah format RKA-KL. Biasanya, perubahan sistem aplikasi RKA-KL dilakukan dengan mengutak-atik kode rekening, kode komponen, dan sub komponen. Dalam hal ini, Dirjen Anggaran membuat sistem informasi anggaran yang menghambat informasi.

Padahal perubahan sistem aplikasi RKA-KL tidak memberikan manfaat bagi rakyat. Sebab, rakyat butuh program-program yang riil dan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup. Bukan dengan membuat sistem aplikasi. Seharusnya sistem aplikasi yang sudah dibuat di tahun sebelumnya dapat digunakan lagi. Tanpa harus menganggarkan untuk sistem aplikasi yang baru. Meski itu hanya sedikit modifikasi atau perubahan.

Sumber:

1. http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/03/10/11483319/Hamburkan.Uang.Rakyat.Dirjen.Anggaran.Digugat/ diakses pada 10 Maret 2013

2. http://www.anggaran.depkeu.go.id/ diakses pada 10 Maret 2013

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/ PMK 01/ 2010

AUDIT KINERJA SEKTOR PEMERINTAH

Standard

accountability1Setelah belajar Audit Keuangan Sektor Komersil pada semester V lalu, kini di semester VI mendapatkan mata kuliah tentang Audit Kinerja. Lalu apa itu Audit Kinerja??

Kinerja berasal dari kata dasar kerja, yang menurut KBBI : kegiatan melakukan sesuatu; yang dilakukan (diperbuat). Sedang Audit Kinerja menurut BPK RI adalah suatu proses sistematis dalam mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif atas kinerja suatu organisasi, program, fungsi atau kegiatan. Evaluasi dilakukan berdasarkan aspek ekonomi dan efisiensi operasi, efektivitas dalam mencapai hasil yang diinginkan, serta kepatuhan terhadap peraturan, hukum, dan kebijakan terkait.

Adapun tujuan evaluasi itu sendiri adalah untuk mengetahui tingkat keterkaitan antara kinerja dan kriteria yang ditetapkan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Kalau fungsi audit kinerja adalah memberikan review independen dari pihak ketiga atas kinerja manajemen dan menilai apakah kinerja organisasi dapat memenuhi harapan.

Nah, sebelum belajar lebih jauh tentang Audit Kinerja ada baiknya kita belajar dulu bagaimana sejarah lahirnya Audit Kinerja itu sendiri.

A.      Sejarah Audit Kinerja

Secara umum, audit kinerja lahir sebagai wujud ketidakpuasan atas hasil audit keuangan, yang hanya memberikan opini atau menilai kewajaran laporan keuangan. Padahal masyarakat ingin tahu apakah uang negara (hasil pungutan pajak mereka) di kelola dengan baik dan benar. Apakah uang negara itu digunakan untuk memperoleh sumber daya secara ekonomis, digunakan secara efektif (spending well) dan efektif (spending wisely).

Audit kinerja sendiri sebenarnya merupakan metamorfosis dari audit intern (internal audit) yang berkembang menjadi audit operasional (operational audit), dan selanjutnya menjadi audit manajemen (management audit). Audit manajemen berfokus pada penilaian aspek ekonomi dan efisiensi. Audit manajemen kemudian dilengkapi dengan audit program (program audit) yang bertujuan untuk menilai efektivitas. Penggabungan antara audit manajemen dan audit program inilah yang disebut sebagai audit kinerja (performance audit).

Di sisi lain audit kinerja merupakan pengembangan dari principal-agent theory. Masyarakat sebagai principle yang mempercayakan uangnya untuk dikelola secara baik oleh pemerintah sebagai agent. Pendapat lain juga menyebutkan kalau audit kinerja merupakan pengganti mekanisme pasar.

B.      Dasar Peraturan

Dasar peraturan dalam audit kinerja meliputi:

1.       UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Memberikan kewenangan kepada BPK (sebagai intenal auditor) untuk melakukan audit kinerja

2.       PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Memberikan kewenangan pada Aparat Pengawas Intern Pemerintah untuk melaksanakan audit kinerja

Audit kinerja dapat dilakukan oleh internal auditor dan ekternal auditor, dan keduanya harus saling berkoordinasi agar tidak saling berbenturan.

C.      Standar Audit Pemerintah (SAP)

Selama ini, audit kinerja terhadap lembaga-lembaga pemerintah Indonesia dilakukan dengan berpedoman pada Standar Audit Pemerintah (SAP) yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun1995. SAP merupakan buku standar pedoman semua kegiatan pemerintah meliputi, pelaksanaan APBN, APBD, pelanksanaan anggaran tahunan BUMN dan BUMD, sert kegiatan yayasan yang didirikan oleh pemerintah, BUMN, dan BUMD atau badan hukum lain yang mempunyai kepentingan keuangan negara atau yang menerima bantuan pemerintah.

Standar-standar tersebut meliputi :

1. Standar Umum

a) Bersikap kolektif dan profesional

b) Bersikap independen

c) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan pelaporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama

d) Memiliki sistem pengendalian intern yang memadai, dan sistem pengendalian mutu tersebut harus di review oleh pihak lain yang kompoten

2. Standar Pekerjaan Lapangan Audit Kinerja

Meliputi empat hal, yaitu:

1. Perencanaan

2. Supervisi (pengawasan)

3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

4. Pengendalian manajemen

3. Standar Pelaporan Audit Kinerja

Terdiri atas 5 hal, meliputi:

1. Bentuk

Auditor harus membuat laporan audit secara tertulis untuk dapat mengkomunikasikan hasil setiap audit

2. Ketepatan waktu

Menerbitkan laporan untuk kesediaan informasi yang dapat digunakan secara tepat waktu oleh manajemen dan pihak lain yang berkepentigan

3. Isi laporan

a) Tujuan, Lingkup, Metodologi Audit

Melaporkan tujuan, lingkup, dan metodologi audit

b) Hasil Audit

Melaporkan temuan audit yang signifikan

c) Rekomendasi

Rekomendasi untuk melakukan tindakan perbaikan atas bidang yang bermasalah dan untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan entitas audit

d) Pernyataan Standar Audit

Melaporkan bahwa audit melaksanakan berdasarkan SAP

e) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

f) Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan penyalahgunaan wewenang

g) Pelaporan secara langsung tentang unsur perbuatan melanggar

h) Pengendalian manajemen

i) Tanggapan pejabat yang bertanggungjawab

j) Hasil/prestasi kerja yang patut dihargai

k) Hal yang memerlukan penelaahan lebih lanjut

l) Informasi istimewa dan rahasia

4. Penyajian pelaporan

Laporan harus lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, serta jelas dan ringkas

5. Distribusi pelaporan

a) Pejabat yang berwenang dalam organisasi pihak yang diaudit

b) Kepada pejabat yang berwenang dalam organisasi pihak yang meminta audit

c) Pejabat lain yang mempunyai tanggungjawab atas pengawasan secara hokum atau pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan tindak lanjut berdasarkan temuan dan rekomendasi audit

d) Kepada pihak lain yang diberi wewenang oleh entitas yang diaudit untuk menerima laporan tersebut

D. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Standar audit adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 Tanggal : 31 Maret 2008.

Pengawasan intern pemerintah merupakan unsur manajemen yang penting untuk menjamin tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan/negara serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Laporan hasil pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) tahun 2010 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara (Permenpan) No.PER/35/M.PAN/10/2006 tanggal 17 Oktober 2006.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terdiri atas:

1) BPKP;

2) Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern;

3) Inspektorat Provinsi; dan 4) Inspektorat Kabupaten/Kota.

DASAR HUKUM:

  1. Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan danOrganisasi Kementerian Negara.
  2. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta SusunanOrganisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
  3. Keputusan Menteri Luar Negeri No. SK.05/A/OT/IV/2004/02tanggal 30 April 2004 tentang Perubahan atas LampiranKepmenlu No. 03/A/OT/XII/2002/02 tanggal 31 Desember 2002tentang Pedoman Umum Implementasi Sistem AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah RI di Lingkungan Departemen LuarNegeri dan Perwakilan RI di Luar Negeri.
  4. Keputusan Menteri Luar Negeri No. SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan RI di LuarNegeri.
  5. Peraturan Menteri Luar Negeri No. 02/A/OT/VIII/2005/01 Tahun2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri.
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.PER/35/M.PAN/10/2006 tentang Juklak Penyusunan Laporan HasilPengawasan Tahunan APIP.

Tujuan Standar Audit APIP antaranya :

  1. menetapkan prinsip-prinsip dasar yang merepresentasikan praktik-praktik audit yang seharusnya;
  2. menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan audit intern yang memiliki nilai tambah;
  3. menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja audit;
  4. mempercepat perbaikan kegiatan operasi dan proses organisasi;
  5. menilai, mengarahkan dan mendorong auditor untuk mencapai tujuan audit;
  6. menjadi pedoman dalam pekerjaan audit;
  7. menjadi dasar penilaian keberhasilan pekerjaan audit.

Fungsi Standar Audit sebagai ukuran mutu minimal bagi para auditor dan APIP dalam:

  1. pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang dapat merepresentasikan praktik-praktik audit yang seharusnya, menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan audit yang memiliki nilai tambah serta menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja audit;
  2. pelaksanaan koordinasi audit oleh APIP;
  3. pelaksanaan perencanaan audit oleh APIP;
  4. penilaian efektifitas tindak lanjut hasil pengawasan dan konsistensi penyajian laporan hasil audit.

Kegiatan utama APIP meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa sosialisasi, asistensi dan konsultansi.

Pengelompokan APIP melipui:

  1. Audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum.
  2. Audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan dan rekomendasi atas pengelolaan instansi pemerintah secara ekonomis, efisien dan efektif.
  3. Audit dengan tujuan tertentu yaitu audit yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diaudit. Yang termasuk dalam kategori ini adalah audit investigatif, audit terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi dan audit yang bersifat khas.

E.       Inspektorat Jenderal (Injen)

Berdasarkan Permenlu No. 02/A/OT/VIII/2005/01 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan;
  2. Pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan dan pengawasanuntuk tujuan tertentu atas petunjuk Menteri Luar Negeri;
  3. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal;
  4. Penyusunan laporan hasil pengawasan.Dalam menjalankan tugas dan fungsinya,

Inspektorat Jenderal didukung oleh struktur organisasi yang terdiri dari 5 (lima) unit eselon II, yaitu:

  1. Sekretariat Inspektorat  Jenderal, yang terdiri dari:

a)      Bagian Umum, terdiri dari 4 (empat) Sub Bagian,yaitu: 1)Sub Bagian Penyusunan Rencana dan Program; 2)Sub Bagian Kepegawaian; 3)Sub Bagian Keuangan; 4)Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

b)      Bagian Laporan dan Analisis (Lapan), terdiri dari 4 (empat)wilayah, yaitu:

  1. Bagian Lapan Wilayah I, meliputi wilayah Asia dan Kementerian Luar Negeri I (Direktorat Jenderal Asia Pasifikdan Afrika, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, dan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan); Bagian Lapan Wilayah I terdiri dari: a)Subbagian Wilayah A; b)Subbagian Wilayah B; c)Subbagian Wilayah C.
  2. Bagian Lapan Wilayah II, meliputi wilayah Eropa dan Kementerian Luar Negeri II (Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Direktorat Jenderal Multilateral, dan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional); Bagian Lapan Wilayah II terdiri dari: a)Subbagian Wilayah A; b)Subbagian Wilayah B; c)Subbagian Wilayah C.
  3. Bagian Lapan Wilayah III, meliputi wilayah Afrika dan Timur Tengah dan Kementerian Luar Negeri III (Sekretariat Jenderaldan Inspektorat Jenderal); Bagian Lapan Wilayah III terdiri dari: a)Subbagian Wilayah A; b)Subbagian Wilayah B; c)Subbagian Wilayah C.
  4. Bagian Lapan Wilayah IV, meliputi wilayah Amerika, Karibiadan Pasifik serta Kementerian Luar Negeri IV (Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Komunikasi dan Staf Ahli). Bagian Lapan Wilayah IV terdiri dari: a)Subbagian Wilayah A; b)Subbagian Wilayah B; c)Subbagian Wilayah C.

2.       Inspektorat Wilayah I, II, III dan IV

Masing-masing Inspektorat Wilayah dipimpin oleh seorang Inspektur dan membawahi sejumlah Pejabat Fungsional Auditor (PFA).

a)      Inspektorat Wilayah I Meliputi Perwakilan RI di wilayah Asia dan Kementerian Luar Negeri I (Direktorat Jenderal Asia, Pasifik dan Afrika, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, dan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan);

b)      Inspektorat Wilayah II Meliputi Perwakilan RI di wilayah Eropa dan Kementerian Luar Negeri II (Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Direktorat Jenderal Multilateral, dan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional);

c)       Inspektorat Wilayah III Meliputi Perwakilan RI di wilayah Afrika dan Timur Tengah danKementerian Luar Negeri III (Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal);

d)      Inspektorat Wilayah IV Meliputi Perwakilan RI di wilayah Amerika, Karibia dan Pasifikserta Kementerian Luar Negeri IV (Direktorat Jenderal Informasidan Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler,Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Komunikasi dan Staf Ahli).

F. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang BPKP, BPKP praktis mengambil alih seluruh tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN) yang saat itu bernaung di bawah Kementerian Keuangan.

1936

Dengan Besluit Nomor 44 tanggal 31 Oktober 1936, ditetapkan bahwa Djawatan Akuntan Negara (Regering Accountantsdienst) bertugas melakukan penelitian terhadap pembukuan dari berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu. APIP pertama di Indonesia adalah Djawatan Akuntan Negara (DAN). Secara struktural DAN bertugas mengawasi pengelolaan perusahaan negara – berada di bawah Thesauri Jenderal pada Kementerian Keuangan.

1959

Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/BDS/V tanggal 19 Desember 1959, Djawatan Akuntan Pajak (Belasting Accountantsdienst) yang dibentuk tahun 1921 yang juga di bawah Departemen Keuangan digabungkan dengan DAN.

1961

Dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1961 tentang Instruksi bagi Kepala Djawatan Akuntan Negara (DAN), kedudukan DAN dilepas dari Thesauri Jenderal dan ditingkatkan kedudukannya langsung di bawah Menteri Keuangan. DAN merupakan alat pemerintah yang bertugas melakukan semua pekerjaan akuntan bagi pemerintah yang meliputi semua departemen, jawatan, dan instansi di bawah kekuasaannya. Sementara itu fungsi pengawasan anggaran dilaksanakan oleh Thesauri Jenderal.

1963

Dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1963 tentang Pengawasan Keuangan Negara, dibentuklah Urusan Pengawasan pada Departemen Urusan Pendapatan, Pembiayaan, dan Pengawasan (Departemen Keuangan). Sedangkan pada tiap Departemen dibentuk Bagian Pengawasan Keuangan yang berdiri sendiri terlepas dari Bagian Keuangan Departemen yang bersangkutan. Hubungan kerja antara Urusan Pengawasan dan Bagian Pengawasan Keuangan bersifat koordinatif.

1966

Dengan Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966 dibentuklah Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN) pada Departemen Keuangan. Tugas DDPKN meliputi pengawasan anggaran dan pengawasan badan usaha/jawatan, yang semula menjadi tugas DAN dan Thesauri Jenderal.

1968

Dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1968 tanggal 24 Januari 1968 tentang Pengawasan Keuangan Negara dicabut Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1963. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1968 ini berlaku surut sampai tanggal 15 November 1966 yaitu tanggal dibentuknya DDPKN. Atas dasar Keputusan Presiden ini, DDPKN terdiri atas tiga direktorat yakni Direktorat Pengawasan Anggaran Negara (DPAN), Direktorat Akuntan Negara (DAN), dan Direktorat Tata Usaha Keuangan Negara (DTUKN). Tiap Departemen/Lem-baga Negara yang menguasai bagian anggaran sendiri, diadakan unit Pengawasan Keuangan yang berada di bawah pimpinan Inspektur Jendral Departemen.

1971

Dengan Keputusan Presiden Nomor 70 tahun 1971 tentang Tata Kerja Pengawasan Keuangan Negara, DDPKN (dikenal kemudian sebagai DJPKN) memekarkan diri dengan pembentukan beberapa direktorat baru, yaitu Direktorat Pengawasan Perminyakan (DPP), Direktorat Perencanaan dan Analisa (DPA), Direktorat Pengawasan Intern (DPI) yang kemudian berubah menjadi Direktorat Pengawasan Kas Negara (DPKsN), dan Direktorat Pembukuan Keuangan Negara (DPbKN).

DJPKN mempunyai tugas melaksanakan pengawasan seluruh pelaksanaan anggaran negara, anggaran daerah, dan badan usaha milik negara/daerah.

Khusus pada Departemen Keuangan, tugas Inspektorat Jendral dalam bidang pengawasan keuangan negara dilakukan oleh DJPKN.

1983

Dengan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983. DJPKN ditransformasikan menjadi BPKP, sebuah lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang BPKP adalah diperlukannya badan atau lembaga pengawasan yang dapat melaksanakan fungsinya secara leluasa tanpa mengalami kemungkinan hambatan dari unit organisasi pemerintah yang menjadi obyek pemeriksaannya. Mengingat DJPKN adalah aparat Menteri Keuangan, maka tidak mungkin DJPKN dapat independen melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Menteri Keuangan dan jajarannya.

Keputusan Presiden ini menunjukkan bahwa Pemerintah telah meletakkan struktur organisasi BPKP sesuai dengan proporsinya dalam konstelasi lembaga-lembaga Pemerintah yang ada. BPKP dengan kedudukannya yang terlepas dari semua departemen atau lembaga sudah barang tentu dapat melaksanakan fungsinya secara lebih baik dan obyektif.

2001

Dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Keppres Nomor 9 tahun 2004. Dalam Pasal 52 disebutkan, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENUTUP

Selama ini sektor publik/pemerintah tidak luput dari tudingan sebagai sarang korupsi, kolusi, nepotisme, inefisiensi dan sumber pemborosan negara, padahal sektor publik merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan yang sumber dayanya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan haruslah diimbangi dengan adanya pemerintahan yang bersih.

Seiring dengan munculnya tuntutan dari masyarakat agar organisasi sektor publik mempertahankan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik serta value for money dalam menjalankan aktivitasnya, diperlukan audit terhadap organisasi sektor publik tersebut. Audit yang dilakukan tidak hanya terbatas pada audit keuangan dan kepatuhan tetapi juga audit kinerja. Karena audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit.

Audit kinerja merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif, agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi, efektifitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut.

Related Links:

http://www.depkeu.go.id, http://www.bpk.go.id, http://www.stan.ac.id, http://www.gao.gov, http://www.oag-bvg.gc.ca, http://www.rekenkamer.nl, http://www.vtv.fi, http://www.anao.gov.au, http://www.intosai.org, http://www.theiia.org

Daftar Pustaka:

http://auditorinternalpemerintah.blogspot.com/2010/11/standar-audit-apip.html (diakses pada 16 Februari 2013)

http://desiherawatikawaii.wordpress.com/audit-kinerja-pada-organisasi-sektor-publik-pemerintah/ (diakses pada 16 Februari 2013)

http://dunia-remaja-sehat.blogspot.com/2011/12/2standar-audit-pemerintahan-sap.html (diakses pada 16 Februari 2013)

http://dunia-remaja-sehat.blogspot.com/2011/12/pelaksanaan-audit.html (diakses pada 16 Februari 2013)

http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_Pengendalian_Intern_Pemerintah (diakses pada 16 Februari 2013)

http://kbbi.web.id/index.php?w=kerja (diakses pada 16 Februari 2013)

http://people.hec.unil.ch/xcastaner/2011/06/08/applying-agency-theory-to-public-administration-government/ (diakses pada 16 Februari 2013)

http://www.bpk.go.id/web/?p=3506 (diakses pada 16 Februari 2013)

http://www.kemenkeu.go.id/Ind/ (diakses pada 16 Februari 2013)

http://www.scribd.com/doc/56453121/Apip-2010-Final (diakses pada 16 Februari 2013)